Berita Terkini

101

KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG ADAKAN FOCUS GROUP DISCUSSIO (FGD) PEMETAAN DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM DALAM VERIFIKASI FAKTUAL

Tulungagung(kab-tulungagung.kpu.go.id)#temanpemilih KPU Kabupaten Tulungagung mengadakan Focus Group Discussio (FGD) untuk menginventarisasi permasalah hukum pada pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 dengan mendatangkan narasumber, yaitu Nurhuda,M.H, Dosen STAI Muhammadiyah Tulungagung sekaligus advokat. Turul hadir sebgai Peserta FGD, Ahmad Gelora Mahardika, Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Pada FGD ini, di bahas mengenai pemetaan dan inventarisasi permasalahan hukum dalam verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 dalam rangka menyiapkan rekomendasi hukum dan exit strategi untuk persiapan sengketa hukum pasca penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.


Selengkapnya
98

KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG MELAKUKAN UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN(DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PEMILU 2024

Tulungagung(kab-tulungagung.kpu.go.id) KPU Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan uji publik terhadap rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Tulungagung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Hall Hotel Crown Victoria pada Senin (12/12) lalu. Uji publik ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai rancangan dapil dan mendapatkan masukan terhadap rancangan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu tahun 2024, lapor David (ketua pelaksana kegiatan). Uji publik ini diikuti oleh Bawaslu, perwakilan Parpol, Ormas, Akademisi, dan perwakilan Pemkab Tulungagung. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini akan menyuarakan masukan terhadap rancangan dapil. Hasilnya, terdapat 3 rancangan dapil yang diuji dalam uji publik tersebut yakni, terdiri atas 5 dapil, 6 dapil, dan 7 dapil yang diusulkan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah dapil, namun parpol menyatakan akan tetap siap bagaimanapun nanti keputusan pusat terhadap jumlah dapil di Kabupaten Tulungagung pada Pemilihan Umum 2024 nanti. Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam, saat membuka acara BIMTEK sekaligus menyampaikan arahan. (20/12/ 2022) Sedangkan untuk alokasi kursi DPRD Kabupaten Tulungagung, mengacu data agregat kependudukan tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebanyak 1.089.775 jiwa sehingga alokasinya masih tetap 50 kursi. “Seluruh masukan yang diterima oleh KPU pada hari ini akan kami tampung dan akan kami lanjutkan ke KPU Provinsi pada tanggal 14 Desember lusa untuk dilaporkan ke KPU RI melalui prosedur dan mekanismenya. Semua keputusan tetap berada di KPU RI” kata Susanah dalam sambutannya.(Nit)


Selengkapnya
87

KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG GELAR UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tulungagung(kab-tulungagung.kpu.go.id)#TemanPemilih KPU Kabupaten Tulungagung baru saja melakukan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu 2024 pada 12 Desember 2022 di Crown Victoria Hotel.   Uji Publik ini dihadiri oleh ketua dan sekretaris Partai Politik di Tulungagung, Bawaslu Tulungagung, Perwakilan Polres Tulungagung, Dinas terkait di Tulungagung, LSM, Ormas, Akademisi serta Pemantau.   KPU Tulungagung juga menghadirkan dua narasumber yakni Ahmad Gelora Mahardika, Ahli Hukum dan Tata Negara dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Endro Sunarko, Komisioner Bawaslu Tulungagung.   Selain pemaparan materi serta rancangan Dapil, KPU Tulungagung juga menampung feedback yang diberikan oleh peserta Uji Publik.


Selengkapnya
64

KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG MENGIKUTI BIMTEK KEHUMASAN

KPU Kabupaten Tulungagung mengikuti  Bimtek Kehumasan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari oleh KPU Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 9 s.d 11 Desember 2022 bertempat di Aula Gedung KPU Kabupaten Pasuruan. Acara ini merupakan salah satu persiapan awal untuk menghadapi pencalonan DPD pada Pemilu 2024.   #kpumelayani #kputulungagung #pemiluserentak2024


Selengkapnya
430

SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DIIKUTI OLEH 911 PELAMAR

Tulungagung(kab-tulungagung.kpu.go.id) Ujian seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada Rabu, (6/12/2022) dan kamis,(7/12/2022) bertempat di Aula Lantai II SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung diikuti sebanyak 911 peserta pelamar yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Bertempat di aula SMA Negeri 1 Kedungwaru, 911 warga Tulungagung ikut dalam seleksi penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka terbagi dalam dua hari pelaksanaan tes. Yakni Selasa (6/12/2022) dan Rabu (7/12/2022). Koordinator Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Tulungagung, Muchamat Amarodin mengatakan, ke 911 peserta itu sudah lolos seleksi administrasi yang dilakukan panitia seleksi PPK kali ini. “Hari Selasa ada 482 peserta yang tes tulis, sisanya akan menjalani tes pada Rabu,” ujarnya. Menurutnya, antusias warga masyarakat untuk turut serta dalam seleksi panitia pemilihan (panlih) cukup besar. Yaitu terdapat 1.654 pelamar. Namun berdasarkan hasil seleksi administrasi, hanya 911 yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. “Dari ribuan lamaran yang masuk ke kita, setelah diseleksi hasilnya 911 yang bisa ikut tes tulis,” ungkapnya. Amar menjelaskan, mereka mengikuti tes tulis model CAT dengan memanfaatkan komputer. Kemudian ada 75 soal yang diujikan kepada peserta. Yaitu dari soal tentang wawasan kebangsaan hingga soal kepemiluan. Selanjutnya, mereka yang lolos tes tulis akan mengikuti tes wawancara.”Untuk tes wawancara nanti seperti jadwal yang telah dibuat,” ucapnya. Kemudian pada awal Januari 2023, PPK mulai bekerja. Yakni mempersiapkan proses pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan pada 2024 mendatang. Amar memastikan, kinerja PPK yang terpilih akan dievaluasi, untuk dipastikan dilanjutkan atau tidaknya kerjasamanya dengan KPU hingga akhir pemilu 2024 nanti. “Kemungkinan awal Januari baru akan dilantik dan bekerja sampai April 2024. Dan bisa diperpanjang atau tidaknya, itu tergantung kinerja mereka,” pungkas Amar. (if4).


Selengkapnya