Berita Terkini

92

Pastikan Semua Pesan Di Medsos Tersampaikan Dengan Maksimal, Disampaikan Vinda Maya Stianingrum Pada Bimtek Kehumasan Dan Hubungan Antar Lembaga Yang Di Gelar KPU Jatim.

Sidoarjo (kab-tulungagung.kpu.go.id) Tidak tanggung–tanggung KPU Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, berbagai upaya dan usaha terus dilakukan agar partisipasi terus meningkat, salah satunya adalah dengan mengelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga yang di lasanakan di Sidoarjo Rabu, (8/2/2023). Bimtek digelar di Sidoarjo dengan dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing terdiri dari Ketua, Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Vinda Maya S., Kepala Humas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) saat menyampaikan materi Hubungan Antar Lembaga (08/02/2023) Menghadirkan Kepala Humas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Vinda Maya Setianingrum yang berkesempatan menjadi narasumber juga menyampaikan pelibatan masyarakat dalam peningkatan parmas sangat penting. Menurut Vinda dalam menyampaikan paparan kepada seluruh peserta, bahwa dirinya memberikan saran terkait metode dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang semula menggunakan metode konfensional walaupun tetap bisa dilaksanakan akan tetapi harus segera menyesuaikan dengan perkembangan terkini, “Metode ini di gunakan agar masyarakat muncul rasa memiliki dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap proses demokrasi maupun pemilu,” terang Vinda. Vinda menambahkan bahwa menurutnya mulai sekarang KPU Kabupaten/Kota dalam setiap melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan menjadikan masyarakat sebagai objek semata, harus kita rubah masyarakat pemilih menjadi subjek, yaitu dengan melibatkan dan manfaatkan masyarakat pada setiap kegiatan tahapan pemilu. “Jika kita memaksakan dengan metode konvensional yang tidak disukai oleh masyarakat akan berakibat tidak akan tersampaikan pesan dengan maksimal “, terang Vinda . Untuk itu, Akademisi Ilmu Komunikasi tersebut turut membenarkan jika KPU perlu memaksimalkan pengelolaan media sosial dengan baik. Sebab, media sosial hari ini sangat diminati, terutama pemilih pemula. “Masih ada waktu satu tahun sebelum 14 Februari 2024, silahkan melakukan transformasi, kemas dengan baik dan kreatif setiap informasi pada media sosial,” pungkas Vinda. Hal senada juga di ungkapkan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) Gogot Cahyo Baskoro mengatakan upaya peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. “Artinya tanggung jawab peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. Tapi juga seluruh elemen masyarakat,” kata Gogot Kita patut berbangga dengan capaian kenaikan jumlah follower media sosial KPU Jatim,              “ alhamdulilah Medsos KPU Jatim Menduduki peringkat dua Nasional dari yang semula rangkng tiga nasional “, terang Gogot. David Hartanto (nomor 3 dari kanan), Kasubag Tekmas KPU Tulungagung saat mengikuti Bimtek (08/02/2023) Kenaikan ini dampak dari adanya tahapan pembentukan badan adhoc yang telah kita lalui, saya berharap dengan adanya tahapan pembetukan pantarlih nantinya akan kita manfaatkan guna menambah follower medsos kita, dan dengan hasil akhir target kita menjadi nomor satu nasional, dan hal ini tidak mudah tanpa adana campur tangan dari kawan – kawan KPU Kabupaten/Kota dalam mengintruksikan kepada PPK dan PPS untuk selalu mensosialisasikan medsos KPU Jatim dan KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir dalam Bimtek, Ketua Choirul Anam, Anggota Insan Qoriawan, Rochani, Muhammad Arbayanto, Nurul Amalia, dan Miftahur Rozaq, Sekretaris Nanik Karsini, Kabag Tekmas, Kasubbag Partisipasi Masyarakat Prahastiwi, serta jajaran Staf Subbag terkait.(if4)


Selengkapnya
92

BANGUN CITRA POSITF LEMBAGA MELALUI MEDSOS, DISAMPAIKAN CHOIRUL ANAM DALAM PEMBUKAAN BIMTEK KEHUMASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024.

Sidoarjo (kab-tulungagung.kpu.go.id) KPU Kabupaten Tulungagung hadiri undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Selasa 7- 8 Pebruari 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Raya Cemegkalang Nomor 1 Sidoarjo dengan dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing terdiri dari Ketua, Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Sambutan selamat datang oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Fauzan Adhim  KPU Kabupaten.Sidoarjo, “Kegiatan Bimbingan Teknis kali ini sangat istimewa karena berbarengan dengan puncak acara Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Sidoarjo,yang dihadiri juga oleh 300 ulama dunia dan tentunya warga Nahdliyin di seluruh Indonesia, dan mohon maaf jika dalam perjalanan terganggu arus lalu lintasnya, dan dengan begitu akan tahu jalan lain di Kabupaten Sidoarjo, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan nanti malam bisa ikut hadir menonton acara konser musik di dalam  GOR Dellta Sidoarjo”, ucap Fauzan. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dalam sambutanya berpesan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk selalu memanfaatkan setiap momen tahapan yang sedang di lalui, seperti pada tahapan sekarang ini, Tahapan Dapil, Tahapan Pencalonan DPD, Tahapan Pembentukan Badan Adhoc, Rekruitmen Pantarlih dan sekarang sedang berisisan dengan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), persiapan pelantikan pantarlih, dan apel bersama yang dilanjutkan kegiatan coklit begitu juga tahapan verifikasi faktual DPD berbaregan di bulan yang sama. Choirul Anam saat memberikan sambutan dalam pembukaan Bimtek Pembukaan Bimtek Kehumasan & Hubungan Anar Lembaga Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sidoarjo (07/02/2023) “Saya berharap kepada teman–teman KPU Kabupaten/Kota Divisi Parmas atau yang menagani kehumasan untuk selalu mendokumentasikan setiap kegiatan dan menginformasikan melalui website dan Plat Form media sosial yang dimiliki, hal ini dimaksutkan untuk membagun citra positif lembaga KPU dan mensosialisasikan seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota agar seluruh tahapan yang sedang dan akan kita laksanakan bisa diketahui oleh masyarakat luas “, pungkas Anam. Selain itu Anam juga mengingatkan bahwa dalam beberapa pelaksanaan tahapan pemilu yang telah dilalui, ternyata fungsi kehumasan dan hubungan antar lembaga di KPU itu sangat penting, sehingga Anam berpesan agar KPU Kabupaten/Kota unuk membangun citra positif. Gogot Cahyo Baskoro saat Memberikan arahan dalam pembukaan Bimtek Pembukaan Bimtek Kehumasan & Hubungan Anar Lembaga Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sidoarjo (07/02/2023) Dalam pengarahan umum Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa dirinya patut berbangga dengan capaian kenaikan jumlah follower media sosial KPU Jatim, “Alhamdulilah Medsos KPU Jatim Menduduki peringkat dua Nasional dari yang semula rangkng tiga nasional”, terang Gogot. Kenaikan ini dampak dari adanya tahapan pembentukan badan adhoc yang telah kita lalui, saya berharap dengan adanya tahapan pembetukan pantarlih nantinya akan kita manfaatkan guna menambah follower medsos kita, dan dengan hasil akhir target kita menjadi nomor satu nasional, dan hal ini tidak mudah tanpa adana campur tangan dari kawan-kawan KPU Kabupaten/Kota dalam mengintruksikan kepada PPK dan PPS untuk selalu mensosialisasikan medsos KPU Jatim dan KPU Kabupaten/Kota. (if4)


Selengkapnya
81

TINGKATKAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, KPU RI LAKUKAN MoU DENGAN LIMA PERGURUAN TINGGI DI JATIM.

Sidoarjo (kab-tulungagung.kpu.go.id) Masih dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga, Komisi Pemilihan Umum RI melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum  Of Understanding (MoU) terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan  dan Demokrasi bersama dengan 5 (lima)  perguruan tinggi di Jawa Timur, dilaksanakan di Sidoarjo Selasa, (7/2/2023). Dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing terdiri dari Ketua, Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari beserta Mohammad Afifudin Anggota KPU Republik Indonesia menghadiri secara langsung kegiatan dimaksud dengan didampingi oleh segenap jajaran Pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutanya beliau berharap agar pihak kampus atau perguruan tinggi dapat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dan pada kesempatan itu Hasyim Ashari juga menuturkan KPU sebagai pusat kepemiluan untuk memanfaatkan apa yang ada dari KPU. "Kami mengundang temen-temen kampus atau perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dengan cara melibatkan atau menugaskan mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi anggota KPPS di wilayah masng – masing pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024", terang Hasyim Asy'ari. Hasyim juga menjelaskan bahwa selama ini KPU dalam penyelenggaraan pemilu juga sudah bekerja sama dengan pihak kampus dalam hal pemanafaatan, sistem informasi yang digunakan seperti SIPOL, SIDALIH, SILON, SITUNG, SIREKAP, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah buatan dalam negeri dalam hal ini kampus. "Karena KPU itu sifatnya partisipasi, makanya kami juga melibatkan pihak kampus untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu", pungkas Hasyim Asy'ari.  Perlu di ketahui bahwa pada Selasa malam, tepatnya tanggal 7 Februari 2023, KPU Jatim memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU dengan lima perguruan tinggi di Jawa Timur. Di antaranya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Yudharta Pasuruan, dan Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Nota Kesepahaman dimaksud merupakan wujud pelaksanaan dari Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. (if4).


Selengkapnya
143

BIMTEK BERSAMA PPK, KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG KENALKAN APLIKASI SIDALIH DALAM PENYUSUNAN DATA PEMILIH

Tulungagung (kab-tulungagung.kpu.go.id)  Kegiatan Bimtek yang diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung merupakan tidak lanjut dari hasil rapat koordinasi Pemetaan TPS Pemilu 2024 tanggal 20 Januari 2023 dan hasil kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelengaraan Pemilu Tahun 2024 Tanggal 25-26 Januari 2023 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Tulungagung, Susanah, S.Pd. saat memberikan pengarahan dan sambutan pada acara Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Bawaslu Tulungagung dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Data Se – Kabupaten Tulungagung yang diselenggarakan di Ruang Rapat Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung pada Jum’at (27/01/2023). menurut Susanah, “data sangat rentan sekali dari konfilk permasalahan, dilihat dari pengalaman Pemilu kemarin bila ada permasalahan gugatan dari Peserta Partai Politik yang naik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasti akan meminta data sebagai bukti dukung, baik itu berupa Alat Data Komputer (ADK) ataupun hard copy dari berbagai formulir, dari pengalaman-pengalaman kemarin kita dapat berbenah dan menghindari kesalahan-kesalahan supaya kedepan nanti bisa lebih  solid  dari pemilu tahun kemarin ”, ucap Susanah. Endro Sunarko, S.Pd. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung  sebagai Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga memberikan pengarahan kepada peserta bimtek PPK Divisi Data, Sebagai dasar input data sidalih adalah dari pelaku, yaitu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) akan membantu  input  data di tiap-tiap Desa/Kelurahan secara detail yang akan ditelusuri dari jumlah Kartu Keluarga (KK), pada pengalaman pemilu kemarin data yang paling bermasalah adalah wilayah yang banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, Panti Jompo dan Pondok secara garis besar yang bersangkutan sering pindah-pindah tempat, ”Pesan saya, mari kita sebagai penyelenggara Pemilu bersama-sama  mengawasi, mengawal dan mencermati data dari berbagai permasalahan yang nantinya  ditetapkan menjadi  Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa  akurat” ,tambah Endro. Perlu diketahui bahwa tujuan dari dilaksanakan kegiatan bimtek penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 menggunakan aplikasi sidalih adalah memberikan bimbingan kepada PPK khususnya Divisi Data dalam mengoperasikan aplikasi sidalih dimana pada saat ini telah memasuki tahapan pemetaan TPS. Selain membahas tentang teknis pengoperasian aplikasi sidalih, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tahapan tahapan yang akan dilalui dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024.(if4).


Selengkapnya
521

RAKOR BERSAMA DENGAN DINAS/OPD, BAHAS DUKUNGAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024.

Tulungagung (kab-tulungagung.kpu.go.id) Divisi Sosdiklih, Partisipasi, dan SDM bersama dengan Divisi Hukum dan Pengawasan hadir dalam acara Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Dukungan Pemeritah Daerah dalam tahapan penylenggaraan Pemilu Tahun 2024 bersama dengan Dinas/OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Rabu, (1/2/2023) bertempat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan surat undangan dari Bappeda nomor 005/0478/44.02/2023 perihal undangan, Kegiatan rakor ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kemendagri Nomor : 900.1.9/9095/SJ perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, serta memperhatikan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1164/PP.04-SD/04/2022 Tanggal 18 November 2022 Perihal Dukungan Fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024. Memperhatikan surat dari Kemendagri tersebut, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar memberikan dukungan sebagai berikut,1) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk Sekretariat PPK dan PPS untuk mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berada di lingkungan kecamatan dan/atau kelurahan/desa. 2). Penugasan personil pada Pemerintah Daerah sebagai Sekretariat PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan  dilakukan pembentukan untuk Sekretariat PPK dibentuk paling lambat tanggal 10 Januari 2023 dan untuk Sekretariat PPS dibentuk paling lambat tanggal 24 Januari 2023. 3). Pemberian izin bagi ASN di Pemerintah Daerah untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, khususnya dalam hal ketidaktersediaan pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan. 4). Penugasan personil Satlinmas untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat selama masa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. 5). Fasilitasi pemeriksaan kesehatan dan penertiban surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada rumah sakit milik Pemerintah/Pemeritah Daerah, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu atau sebutan lainnya sebagaimana pemenuhan persyaratan administrasi sebagai Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024. 6). Dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan Badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta Tahapan Pemilu lainnya. “ kami menyambut baik respon dari pemeritah daerah kabupaten tulungagung khususnya undangan Rakor pada hari ini, menunjukan ada nya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara peyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah “, tutur amarodin,Divisi Sosdiklih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Tulungagung, yang hadir dalam acara tersebut. Tadi sudah disampaikan dalam acara rakor, terkait fasiltasi pemerintah daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Tulungagung, dan sampai dengan saat ini Tahapan pendaftaran Pantarlih yang masih berjalan, tahapan badan ad hoc sudah selesai pembentukan PPK dan PPS, dan sekarang sudah mulai menempati di wilayah masing – masing, untuk PPK sudah menempati di kator Kecamatan dan untuk PPS sudah menempati kantor PPS desa/kelurahan masing – masing, dan kami selaku wakil dari KPU Kabupaten Tulungagung mengucapkan terimas kasih kepada bapak Bupati ( camat) yang sudah memberikan fasilitas ruangan untuk PPK dan PPS, tentunya harapan kami nanti  akan di bantu juga terkait dukungan peronil yang kami butuhkan untuk mengisi staf sekrtariat PPK dan PPS. Selain dukungan personil, menurut Agus Safei, Divisi Hukum dan Pengawasan yang juga ikut hadir dalam acara rakor tersebut menambahakan bahwa perlu adanya dukungan sarana dan prasana penunjang kegaiatan di kantor seperti Komputer, Printer/scanner  dan jaringan  internet juga sangat kami butuhkan demi kelancaran tahapan pemilu 2024 “, terang Agus. (if4).  


Selengkapnya
71

TERJUNKAN TIM MONITORING ,PANTAU PENDAFTARAN PANTARLIH PADA HARI TERKAHIR

Tulungagung (kab-tulungagung.kpu.go.id)  Pada hari terakhir pendaftaran Pantarlih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menerjunkan Tim Monitoring pendaftaran Pantarlih yang terdiri dari Komisioner dan Seluruh Sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung, Selasa, (31/01/2023). Kegiatan monitoring pendaftaran Pantarlih ini di lakukan dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pendaftar Pantarlih di PPS masing – masing Desa/Kelurahan, “ hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran Pantarlih, untuk itu kami terjunkan 5 (lima) Tim monitoring yang terdiri dari Komisioner dan Staf Sekretariat, untuk memantau perkembangan progress pendaftar dari setiap PPS, dan hari ini juga akan kami minta PPK untuk melaporkan hasilnya pada setiap PPS diwilayah kerja masing – masing “, ucap Amarodin, (Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM), Amar menambahkan bahwa nantinya akan di sampling PPS Desa/Kelurahan mana saja yang akan dimonitoring, dan tentunya dengan didampingi oleh PPK di wilayah masing – masing, ada beberapa yang harus di pantau dalam pelaksanaan monitoring kali ini, yaitu memastikan kecukupan jumlah pendaftar sesuai dengan TPS masing – masing Desa/Kelurahan, sekaligus memantau apakah ada TPS yang belum ada pendaftarnya atau pendaftar melebihi dari kebutuhan yang telah ditentukan, semua harus dikerjakan dengan tepat waktu. Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung, Hendri Afrianto, S.TP. menjelaskan bahwa dirinya sudah menindaklanjuti dengan membuatkan surat tugas bagi staf sekretariat untuk mendampingi Komisioner untuk menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan monitoring tersebut, seperti menyiapkan SPD, lembar konfirmasi dan juga laporan hasil monitoring “ saya berharap semua staf sekretariat yang ditugasi bisa melaksanakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab, dan jangan lupa selesai melaksanakan monitoring segera buat laporannya “, terang Hendri. Dari hasil pantauan monitoring yang sudah di laksanakan di hari akhir pendataran dapat diperoleh data rekapitulasi jumlah pendaftar Pantarlih sebanyak 4.084 pendaftar pantarlih yang tersebar di 3.700 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Tulungagung, dengan kesimpulan semua TPS terpenuhi jumlah pendaftarnya dan bahkan ada yang lebih dari dua pendaftar pada setiap TPS. (if4).  


Selengkapnya